AMUK minta KPPU Awasi Pelaksanaan Proyek APBD Karawang

Karawang - Aroma dugaan monopoli proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Karawang terendus. Sehingga sejumlah rekanan yang tergabung dalam Gapensi melakukan protes pada dinas tersebut. Aksi protes rekanan itu mendapatkan dukungan dari aliansi masyarakat untuk keadilan (AMUK). Bahkan AMUK meminta Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dapat membantu mengawasi pelaksanaan proyek APBD Karawang agar tidak terjadi lagi apa yang di keluhkan penyedia jasa kontruksi. "Kami mendukung gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan gabungan asosiasi pekerja jasa konstruksi dalam rangka memperjuangkan haknya. Dan kesempatan ini juga kami memohon kepada bupati untuk bisa mengawasi kinerja pegawai PUPR," kata Koordinator AMUK Lukman N Iraz, Selasa (11/10). Menurutnya, tindakan oknum pegawai PUPR mencoreng nama Karawang, khususnya dalam penyediaan jasa konstruksi. Ia meminta secara terbuka kepada KPPU untuk bisa mengawasi pelaksanaan pekerjaan yang bersumber dari APBD Kabupaten Karawang. "Agar praktek monopoli itu tidak lagi terjadi di Karawang. Praktek ini hampir berjalan lama, mudah-mudahan dengan gerakan ini dan gerakan aksi protes Gapensi dugaan monopoli proyek di PUPR bisa dihentikan,"tegasnya. "Saya berharap dari masyarakat aliansi masyarakat untuk keadilan berita-berita miring tentang tersebut tidak terjadi di lingkungan pemerintah daerah Karawang," harapnya. Lukman menyebutkan, dinas mempunyai utang kepada rekanan. Namun, pihak dinas membayar utang itu dengan proyek pekerjaan. Hal itu sangat berpotensi pada praktik kolusi. "Bagi kami itu lucu. Indikasi terjadi kolusi akan bisa suap kalau modelnya seperti itu," ujarnya.  

Sumber: